12 Tanda Pemerintahan Akan Runtuh. 11 Sudah Terjadi Di Indonesia

Hi SNIPers!

Dalam ilmu sejarah terdapat sebuah konsep yang disebut Predictive History. Predictive History berfungsi untuk memproyeksikan masa depan dari apa yang terjadi dalam sejarah dengan sejumlah lintas disiplin ilmu untuk mengetahui kejadian yang akan datang. Dalam pembahasan kali ini, ada 12 tanda yang dalam sejarah menjadi bahan bakar untuk runtuhnya sebuah pemerintahan.

1. Bencana alam

Selama 2 tahun pemerintahan Prabowo terjadi 2 bencana alam berturut turut. Banjir Aceh di tahun 2025 dan Karhutla di Kalimantan tahun 2026. Dalam sejarah, sebelum revolusi atau runtuhnya pemerintahan selalu terjadi bencana yang memicu krisis pangan. Contohnya di Rusia pada awal 1917, tepat di tahun yang sama dimana revolusi bolshevik, terjadi musim dingin ekstrem yang membekukan jalur rel kereta api yang memutus rantai pasok makanan sehingga terjadi kerusuhan. Selain itu di Indonesia sendiri, pada tahun 1997-1998 tercatat sebagai fenomena El Niño terparah di dunia. Ini berimbas pada kemarau berkepanjangan di Indonesia yang membuat gagal panen yang memperparah kondisi ekonomi saat itu yang sudah hancur.

Di era pemerintahan Prabowo sendiri, kedua bencana ini sama sama dipicu oleh salah satu alasan dan bahkan lebih parah lagi karena dengan alasan ini, bencana alam seolah "direstui". Yaitu penanaman pohon kelapa sawit. Salah satu faktor bencana banjir Aceh adalah penanaman sawit skala besar yang membuat daya serap air tanah menurun karena sawit merupakan tanaman akar serabut. Meskipun di tahun 2025 bencana ini tidak berimbas langsung ke pangan nasional, tetapi bencana ini memicu gelombang munculnya ajakan separatisme dan mencoreng integritas serta legitimasi etis dari pemerintahan Prabowo saat ini karena dianggap tidak kompeten dalam menangani masalah dan memperhatikan masyarakat.

Untuk Karhutla di Kalimantan berdasarkan laporan dari BBC terdapat 13 korporasi yang bergerak di bidang perkebunan sawit telah ditetapkan sebagai tersangka yang sengaja melakukan pembakaran hutan. Kebakaran hutan di Kalimantan bukanlah sesuatu yang alami. Ekosistem hutan tropis basah di Kalimantan punya mekanisme alami yang tahan api melalui tanah gambut basah dan kanopi lebat yang membuat sinar matahari tidak bisa langsung masuk ke lantai hutan, sehingga menurut kepala BNPB dan Kemenhut, Karhutla 99% dipicu oleh aktivitas manusia yang merusak karakteristik alami hutan Kalimantan lalu diperparah oleh fenomena El Niño yang membuat kebakaran ini semakin sulit diatasi. Sekali lagi Karhutla yang terjadi di Kalimantan telah mencoreng integritas pemerintah saat ini karena dengan membiarkan korporasi-korporasi terkait memicu bencana ini dan memicu gelombang protes global karena berimbas juga sampai negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia serta menghambat aktivitas masyarakat terutama di Kalimantan.

2. Hilangnya Kepercayaan Masyarakat

Menurut survey dari Syaiful Mujani Research and Consulting (SMRC), tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo Subianto selalu menurun sejak November 2025 yang awalnya 81,2%, menurun pada Maret 2026 menjadi 66,4%, dan per Oktober 2026 berada di titik 44,5% dengan trend ketidakpuasan meningkat di angka 53,4% per Oktober 2026. Selain itu elektabilitas Prabowo menurun di 9,8%, dengan Dedi Mulyadi memiliki elektabilitas tertinggi di 35,5%. Selain itu laporan kinerja 2 tahun dari Celios menunjukkan 67% responden dari masyarakat Indonesia mengaku stress hanya karena perilaku Prabowo Subianto. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah tidak puas dan tidak percaya dan tidak berminat pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah salah satu indikator sebuah kekuasaan akan runtuh mengingat dalam sejarah ketika reformasi 1998, masyarakat melakukan demonstrasi besar besaran dan menuntut Soeharto saat itu untuk segera turun dari kursi pemerintahan. Termasuk di akhir masa jabatan Soekarno, mahasiswa melakukan demonstrasi besar dan meminta Soekarno untuk ikut di mahmilubkan bersama para pelaku gerakan G30S sehingga ketidakpercayaan menjadi salah satu penentu sebuah pemerintahan akan bertahan baik secara legitimasi sosial dan eksistensi atau tidak.

3. Masyarakat Mengaku Kesulitan Memenuhi Kebutuhan Pokok (Kesulitan Dapat Pekerjaan, Pangan, BBM)

Dilansir survey dari UNHAS, 44% masyarakat Indonesia Timur mengaku tidak puas dengan pemerintah Prabowo Subianto dan 69% mengaku sulit mendapatkan pekerjaan. Dalam survey lain oleh lembaga survey LSI Denny JA, sekitar 60,9% responden mengaku mereka sulit mendapatkan pekerjaan dan dilansir dari Kompas, masalah ini pun diakui sendiri oleh Prabowo Subianto. Dikala pekerjaan semakin sulit, gaji masih stagnan dan harga pangan serta BBM terus naik sehingga 2 komoditas ini semakin lama semakin sulit dijangkau, masyarakat semakin tertekan dan dari sinilah masyarakat mulai jenuh dan berkeinginan akan perubahan.

4. Perpecahan Faksi Faksi Dalam Lingkup Pemerintah

Dikutip dari buku Ordering Power karya Dan Slater; Perpecahan Faksi di pemerintahan adalah salah satu faktor yang membuat pemerintah itu rentan untuk runtuh. Tak dapat dipungkiri dalam pemerintahan Prabowo, "kabinet gemuk" yang ia bangun memasukkan banyak sekali anggota dari berbagai latar belakang. Baik latar belakang militer, oposisi di era Jokowi, maupun geng solo. Hal ini adalah upaya Prabowo untuk menekan oposisi dengan memasukkan oposisi di pemerintahan namun pada dasarnya ini membentuk pemerintahan yang lemah. Tanpa musuh bersama sebagai "tujuan" yang biasanya musuh bersama ini ada dalam bentuk oposisi kuat, tubuh pemerintah Prabowo saling senggol seperti pembentukan Wantimpres baru baru ini. Dengan memasukkan Rocky Gerung didalamnya, hal ini mempertemukan Rocky Gerung dengan geng Solo yang dimana hal ini berpotensi memicu friksi internal hebat di dalam pemerintahan jika tidak dikelola dengan kompromi yang presisi mengingat konflik yang dialami mereka dulu. Selain itu dinamika Dasco dan Sjafrie dalam menyikapi kasus Febrie Ardiansyah serta kubu geng Solo dan Poros Kertanegara yang berebut pengaruh dalam penempatan perwira tinggi di badan aparat negara dan menurut para ahli sempat membuat langkah kabinet kurang efisien menunjukkan betapa jelasnya perbedaan pandangan dalam kabinet pemerintahan Prabowo yang lambat laun ini juga akan mengancam posisi nya sebagai presiden.

5. Pemerintah Yang Tidak Mampu Menyelesaikan Masalah

Hal ini berkaitan erat dengan poin 1 dan 3 dimana sampai saat ini upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dianggap tidak menyelesaikan akar masalah. Kebakaran hutan masih terjadi bahkan semakin parah. kurs rupiah turun, IHSG anjlok, harga BBM, kebutuhan pokok, dan lapangan pekerjaan sampai saat ini masih belum teratasi dengan efektif dan dari kebijakan dan tindakan pemerintah sama sekali tidak ada indikasi bahwa masalah-masalah tersebut akan selesai. Sudah sangat banyak sekali contoh dalam sejarah yang menunjukkan bahwa pemerintahan yang gagal menyelesaikan masalahnya adalah pemerintahan yang rentan untuk runtuh. Di dalam negeri sendiri pemerintah Soekarno dan Soeharto sama sama gagal menyelesaikan krisis ekonomi yang terjadi di era mereka masing-masing, begitu juga sebelum revolusi Prancis ketika Raja Louis XVI gagal mengatasi krisis pangan, kelaparan, dan masalah kas negara di era nya, ini memicu gelombang pergerakan massa yang marah dan menuntut perubahan.

6. Krisis ekonomi

Salah satu parameter paling jujur dalam menilai kesehatan ekonomi sebuah negara di dunia saat ini ada 2 yaitu kurs mata uang dan pasar modalnya. Indonesia berada di ambang krisis ekonomi dengan rendahnya mata uang Rupiah dan IHSG yang terjun bebas menunjukkan bahwa para investor dan pengusaha sudah tidak percaya lagi untuk menanam modal dan berbisnis di Indonesia. Hal ini pernah terjadi di zamannya Soeharto ketika kurs Rupiah berada di titik nadirnya pada saat itu dan para investor lari sehingga nilai saham dari perusahaan-perusahaan di Indonesia saat itu turun, serta utang luar negeri yang tinggi maka disaat itulah terjadi krisis moneter. Dan untuk pemerintahan saat ini, maka masalah kurs dan IHSG harus menjadi prioritas untuk diselesaikan mengingat saat ini Indonesia berada di ambang krisis tersebut.

7. Aparat Keamanan dan Penegak Hukum Kehilangan Loyalitas Pada Pemerintah Dan Saling Sengketa Satu Sama Lain

Diantara 12 tanda tadi, inilah yang paling fatal karena menyangkut seberapa terpercaya aparat negara sebagai pelayan pemerintah dan pelindung masyarakat. Sudah banyak sekali kasus dimana aparat negara tidak lagi loyal pada hukum. Salah satunya adalah kasus Polres Toraja Utara baru baru ini dimana terjadi PTDH (Pecat Tidak Dengan Hormat) besar-besaran karena mereka terbukti menerima setoran 10 juta per bulan dari bandar Narkoba. Selain itu kasus korupsi berupa pemerasan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh mantan jaksa Febrie Ardiansyah, dan masih banyak lagi kasus serupa menunjukkan bahwa bahkan aparat yang seharusnya melindungi negara sudah tidak lagi melindungi negara dan ini baru kasus yang ketahuan. Dan belum lagi saling sengketa antar aparat negara seperti yang dilansir dari detik.com dimana kejaksaan dan kepolisian saling membongkar dugaan kasus korupsi dan masih banyak lagi kasus serupa dimana aparat negara malah saling bentrok dan konflik. Sekali lagi ini sangat mengkhawatirkan karena ini membuat kita bertanya siapa lagi yang harus dipercaya di negara ini jika bahkan yang berperan sebagai keamanan dan penegak hukum pun sudah tak bisa dipercaya lagi.

8. Korupsi

Sudah menjadi rahasia umum bahwa korupsi di Indonesia itu sangat merajalela. Dan dalam sejarah ini juga salah satu faktor utama yang menyebabkan runtuhnya pemerintahan Soeharto melalui kasus KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Korupsi menciptakan krisis kepercayaan di kalangan masyarakat yang dapat memicu gerakan seperti mogok pajak, demonstrasi, meluasnya kemiskinan karena bansos yang seharusnya sampai ke masyarakat di korupsi, dan menurunnya mutu pelayanan dasar seperti; pendidikan, kesehatan, dsb.

9. Pemerintahan Mulai Represif dan Anti Kritik

Amnesty International mencatat bahwa pemerintahan saat ini menunjukkan gejala otoritarianisme dan erosi hak-hak sipil. Dalam demo memprotes pengesahan UU TNI tahun 2025, tercatat 5.538 orang menjadi korban kekuatan eksesif dan kekerasan aparat. Rinciannya, penangkapan (4.453 korban), kekerasan fisik (744 korban), dan penggunaan water canon dan gas air mata (341 korban). Selain itu pasca demo Agustus 2025, terdapat 12 aktivis ditahan sebagai tersangka penghasutan dan dua orang dilaporkan masih hilang. Dan negara juga tidak serius mengusut jatuhnya 10 korban jiwa saat unjuk rasa Agustus 2025. Dalam pidato nya yang viral, Prabowo Subianto mengeluarkan statement kontroversial dengan menyebut "Pakar-pakar goblok"

"Terserah pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar. Saking pintarnya jadi goblok". — Ujar Prabowo Subianto .

Selain itu baru-baru ini terdapat isu bahwa konten yang membahas karhutla mengalami shadowban atau pembatasan. Meskipun kondisi sendiri membantah, sejumlah konten kreator mengaku engagement mereka semakin sedikit ketika membahas konten soal karhutla. Dan jika pembatasan konten tersebut benar, maka kombinasi tindakan Represif yang dilakukan pemerintah dalam menanggapi demonstrasi, statement yang dikeluarkan oleh Presiden, dan tindakan shadowbanning serta sensor sejumlah konten di media sosial menunjukkan adanya ketakutan di pihak pemerintah. Dan ini akan nyambung pada poin selanjutnya.

10. Pemerintah Yang Kehilangan Narasi

Pemerintahan saat ini telah kehilangan narasi. Tindakan sensor dan represi yang dilakukan oleh pemerintah seperti yang disebut sebelumnya, menunjukkan bahwa pemerintah saat ini bener benar tidak bisa meyakinkan masyarakat untuk mendukung dan melegitimasi keberadaan mereka. Masyarakat menunjukkan rasa kekecewaan mereka di media sosial. Banyak sekali ujaran kebencian di akun-akun sosial media pemerintahan dan ujaran kebencian ini sama sekali bukan datang dari Buzzer dikarenakan mustahil pihak oposisi membiayai sebegitu banyak orang untuk memberikan ujaran kebencian di akun-akun sosial media pemerintah. Namun ujaran tersebut datang dari segenap rakyat yang kecewa dan rakyat yang kecewa inilah yang dihadapi oleh pemerintah saat ini. Mengingat data-data sebelum nya seperti Celios, bahwa sekitar 67% masyarakat stress hanya dari perilaku Prabowo Subianto mempertegas bahwa memang masyarakat sudah muak dan tidak ada narasi baik yang mampu membersihkan nama pemerintah saat ini sehingga tindakan represif dan anti kritik menjadi jalan untuk menghadapi gelombang kebencian dan kritik yang tidak ada habisnya dari masyarakat.

11. Demonstrasi Dimana-mana

Sepanjang tahun 2026 tercatat setiap bulan terjadi demonstrasi dengan intensitas paling tinggi pada periode Juni sampai Oktober 2026. Berdasarkan data dari Wikipedia, di bulan Agustus 2026 tercatat ada total 62 aksi massa yang terjadi dan tersebar di berbagai titik di Indonesia dengan berbagai tuntutan. Mulai menuntut Prabowo meminta maaf atas ucapan "Londo Ireng", isu soal MBG, dan sejumlah tuntutan dari mahasiswa. Data Bakesbangpol Jakarta mencatat sepanjang semester 1 tahun 2026, sudah ada 217 unjuk rasa dengan kawasan Monas menjadi sasaran dengan intensitas tertinggi dengan 35 aksi. Dan baru-baru ini per Oktober 2026, aksi demonstrasi yang membahas karhutla dilakukan serentak di banyak wilayah Indonesia termasuk aksi komunitas Greenpeace di bundaran HI yang membentangkan spanduk di patung selamat datang yang memprotes isu lingkungan. Jumlah demonstrasi ini terbilang sangat masif dan ini belum dihitung aksi pembakaran sejumlah gedung DPRD di berbagai wilayah di Indonesia tahun 2025. Terlepas dari isu "ditunggangi", "titipan", demonstrasi ini benar benar menunjukkan masyarakat sudah tidak puas, dan berani beraksi melawan pemerintah dan ini merupakan ekspresi dari poin ke 2 tadi soal hilangnya kepercayaan masyarakat dan gejala ini identik dengan gelombang demonstrasi masif yang terjadi sebelum runtuhnya pemerintahan Soeharto tahun 1998 dengan demonstrasi mei 1998 sebagai klimaks dari krisis moneter yang dialami saat itu.

12. Adanya Bentuk Pemerintahan Alternatif

Dari 12 tanda barusan hanya ini yang belum muncul di era pemerintahan Prabowo. Disaat Soekarno turun, Soeharto secara sepihak mengambil alih komando Panglima Angkatan Darat dan dari sini ia merangkak menuju kekuasaan tertinggi terutama setelah Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) dikeluarkan. Dan saat penurunan Soeharto tahun 1998, masyarakat mengajukan 4 tokoh reformasi seperti Gus Dur, Megawati, Amin Rais, dan Sri Sultan Hamengkubuwono X dan lewat pembentukan Deklarasi Cianjur, ke 4 tokoh ini menempatkan batu pertama dasar reformasi di Indonesia kala itu. Pemerintah Prabowo merangkul berbagai golongan dan partai kedalam pemerintah sehingga terjadi fenomena "kabinet gemuk" menurut para ahli, ini adalah upaya mencegah munculnya oposisi yang cukup kuat untuk diajukan sebagai pemerintahan alternatif. Saat ini perlawanan dilakukan secara akar rumput. Demonstrasi buruh, mahasiswa, dan segenap rakyat, kesadaran politik yang dibangun oleh influencer, dan kritik-kritik di media sosial. Tapi tidak ada satu tokoh di partai politik yang kekuatannya sebesar 4 tokoh reformasi tersebut yang mampu menggerakkan massa lebih dari 50 juta orang. Dan partai non perlemen seperti partai buruh sendiri tidak punya posisi kuat di pemerintahan atau massa yang cukup besar untuk mendesak MPR.

Ke 12 tanda ini adalah peringatan bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerja mereka se segera mungkin dan secepat mungkin. Sejarah telah membuktikan dan psikologi massa menunjukkan bahwa pemerintahan saat ini berada di ujung tanduk. Tujuan dari artikel ini bukan untuk menakut-nakuti tapi sebagai pengingat bahwa kepercayaan masyarakat dan integritas adalah hal yang sangat penting untuk mempertahankan eksistensi sebuah pemerintahan dan dalam sejarah, pemerintahan yang mengalami ke 12 tanda ini selalu berakhir dengan cara yang menyakitkan dan diharapkan artikel ini dapat meningkatkan kesadaran kita akan kondisi politik Indonesia saat ini.