Revisi Sejarah Nasional Indonesia

Hai Snipers! Menjelang perayaan HUT RI ke-80 Kementrian Kebudayaan Indonesia akan melakukan perilisan seri sejarah nasional yang berjumlah 10 jilid. Proyek ini bertujuan untuk menyusun "sejarah resmi" yang akan diluncurkan pada 17 Agustus 2025. Meski begitu kebijakan ini menuai banyak pro dan kontra kalangan masyarakat.

𝗔𝗽𝗮 𝗶𝘁𝘂 𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝗶 𝘀𝗲𝗷𝗮𝗿𝗮𝗵?

Revisi sejarah adalah pembaruan atau penulisan ulang sejarah untuk mengambil sudut pandang baru atau memperbaiki kesalahan informasi.

𝗔𝗽𝗮 𝗺𝗼𝘁𝗶𝘃𝗮𝘀𝗶 𝗽𝗲𝗺𝗲𝗿𝗶𝗻𝘁𝗮𝗵 𝗺𝗲𝗹𝗮𝗸𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝗶 𝘀𝗲𝗷𝗮𝗿𝗮𝗵 𝗜𝗻𝗱𝗼𝗻𝗲𝘀𝗶𝗮?

Pemerintah merevisi sejarah Indonesia untuk memperbarui isi dan cara penyajiannya agar lebih lengkap, mudah dipahami, dan sesuai perkembangan ilmu sejarah terbaru. Tujuannya adalah memberikan gambaran utuh perjalanan bangsa, memperkuat rasa kebangsaan, dan menyajikan sejarah dari sudut pandang yang lebih “Indonesia-sentris”.

Komisi X DPR RI menyatakan akan mengawal proses ini agar bertanggung jawab, transparan, dan ilmiah. DPR juga menyoroti minimnya partisipasi publik dan akademisi dalam proses revisi.

Disarankan agar istilah yang digunakan bukan “penulisan ulang sejarah” melainkan “pemutakhiran sejarah”, agar tak memicu ketakutan bahwa sejarah akan dihapus atau diganti sepihak.

𝗔𝗽𝗮 𝘀𝗮𝗷𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘂𝗯𝗮𝗵𝗮𝗻 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝘁𝗲𝗿𝗷𝗮𝗱𝗶 𝗱𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝗶 𝘀𝗲𝗷𝗮𝗿𝗮𝗵 𝗶𝗻𝗶?

1. Penggantian istilah “Prasejarah” menjadi “Sejarah Awal”. Alasan pergantian nama ini karena dianggap lebih positif dan menekankan keberadaan masyarakat sebelum mengenal tulisan. Akan tetapi perubahan ini menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi karena istilah “prasejarah” sudah baku di ilmu sejarah dan arkeologi.

2. Penyusunan ulang urutan peristiwa sejarah. Urutan dan fokus peristiwa di beberapa periode diubah untuk menyesuaikan perspektif “Indonesia sentris”. Ada penekanan pada pencapaian dan keberhasilan nasional.

3. Perubahan penekanan pada peristiwa 1965–1966. Dari yang sebelumnya menonjolkan narasi G30S/PKI versi Orde Baru, kini mencoba disajikan dengan konteks sosial-politik yang lebih luas.

4. Penyusunan jilid baru hingga periode kontemporer. Revisi ini mencakup sejarah hingga era pemerintahan terkini, bukan hanya sampai reformasi. Termasuk pembahasan teknologi, ekonomi modern, dan isu global.

5. Penambahan narasi tokoh tertentu. Beberapa tokoh politik dan militer mendapatkan porsi lebih besar dalam narasi sejarah. Diklaim sebagai upaya menampilkan peran semua pihak dalam membangun bangsa.

𝗞𝗲𝗸𝗵𝗮𝘄𝗮𝘁𝗶𝗿𝗮𝗻 𝗺𝗮𝘀𝗮𝘆𝗮𝗸𝗮𝘁 𝘀𝗶𝗽𝗶𝗹

Para akademisi dan aktivis mengkhawatirkan proyek ini akan menghilangkan atau mengecilkan peristiwa pelanggaran HAM berat seperti pembantaian 1965-1966 dan penculikan aktivis tahun 1998. Sementara tokoh-tokoh seperti Prabowo dan Suharto akan digambarkan seperti pahlawan dalam peristiwa tersebut. Aksi Kamisan di Kalimantan Tengah juga menyuarakan penolakan terhadap revisi sejarah yang dinilai menghapus trauma masa lalu dan mengabaikan pemerkosaan massal Mei 1998.

𝗠𝗲𝗻𝗷𝗮𝗱𝗶 𝗸𝗲𝘀𝗲𝗺𝗽𝗮𝘁𝗮𝗻 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 "𝗰𝘂𝗰𝗶 𝘁𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻"

Revisi sejarah ini juga beresiko untuk menjadi sarana bagi para pelaku pelanggaran HAM berat untuk menghilangkan jejak kejahatannya.

Nah, bagaimana pandangan kalian mengenai revisi sejarah Indonesia ini? Bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya.